Akuntansi Sukuk


SUKUK

Fatwa DSN mendefinisikan obligasi syariah berbagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan pada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah adalah sertifikat investasi (bukti kepemilikan) atas suatu aset berwujud atau hak manfaat (beneficial tittle) yang menjadi underlying aset nya. Oelh karenanya akadnya bukan akad utang piutang melainkan investasi. Emiten dapat menggunakan berbagai akad sesuai syariah yaitu terdapat akad mudharabah, murabahah, musyarakah, salam, istishna, wakalah dan ijarah.

Jenis sukuk

Sukuk mudharabah

Emiten menerbitkan sukuk dengan akad mudharabah untuk investor , lalu dana hasil emisi sukuk atas kegiatan usaha yang menjadi underlying aset nya digunakan untuk peningkatan produksi. Lalu dari kegiatan usaha tersebut diperoleh pendapatan yang kemudian dibagi hasilkan ke investor dari laba kotor dalam satu periode tersebut sesuai nisbah yang disepakati. Pada saat jatuh tempo, emiten mengembalikan modal investor sebesar nilai sukuk yang diterbitkan.

Sukuk ijarah

Emiten menerbitkan sukuk dengan akad ijarah kepada investor, atas sukuk ijarah tersebut emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor dan investor yang diwakili wali amanat menerima objek ijarah tersebut.  Investor diwakili wali amanat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada emiten untuk menyewakan objek ijarah kepada pihak ketiga. Atas objek ijarah tersebut, pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada investor. Emiten meneruskan pembayaran dari penyewa tersebut kepada investor, secara periodic dan sisa fee ijarah saat jatuh tempo.

Sukuk wakalah

Dimana investor mewakilkan kepada wali amanat untuk menginvestasikan dananya.

Sukuk musyarakah

Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan perjanjian yaitu ketika dua pihak bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru atau yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai porsi nisbah yang disepakati.

Sukuk istishna

Dimana para pihak menyetujui jual beli dalam rangka pembiayaan proyek atau barang , adapun harga, waktu penyerahan, spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu sesuai kesepakatan.

Sukuk murabahah

Merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad murabahah mengingat sukuk ini merupakan transaksi utang maka sukuk ini tidak dapat diperdagangkan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Skema Operasional Bank Syariah

Gambar
      a.        Penghimpunan Dana Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan  Mudharabah . b.       Penyaluran dana Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ked lam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4)Pembiayaan dengan akad pelengkap 1)    Prinsip jual Beli (Ba'i) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda ( transfer of property ). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut: a.      
Baca selengkapnya

Kendala Pembiayaan Bagi Hasil

Kendala dan Ilustrasi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Umum Syariah Vahrul Rozie STIE Indonesia Banking School Pembiayaan dalam perbankan syariah Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari’ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: a) Aspek syar‟i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada p
Baca selengkapnya

Akuntansi Ijarah

Kasus 1             Bapak Hasanudin membutuhkan sebuah bangunan kantor untuk keperluan usahanya. Pada awal bulan maret 20XB, Bapak Hasanudin mengajukan permohonan ijarah kepada Bank Syariah Nahdatul Ulama (BSNU). Permohonan tersebut disetujui dengan menggunakan pola sewa atas sewa kepada pemilik bangunan. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. ·          Tujuan pembiayaan: Pembiayaan modal kerja untuk sebuah bangunan kantor ·          Jangka waktu: 18 bulan ·          Ujroh Bank (margin bank): Rp4.051.372,01 (margin anuitas 12%, periode 18 bulan) ·          Total harga sewa: Rp64.051.372,01 ·          Uang muka nasabah: Rp10.000.000 ·          Jumlah pembiayaan: Rp50.000.000 ·          Sewa yang diangsur: Rp54.051.372,01 (pembiayaan bank Rp50 juta + keuntungan bank) ·          Angsuran pembiayaan: Rp3.002.854,00 (Rp54.051.372,01 : 18 bulan) ·          Amortisasi perbulan: Rp2.777.777,78 (Rp50.000.000 : 18 bulan) Jurnal untuk transaks
Baca selengkapnya