Bagaimana Jika PT Duniatex Menggunakan Bank Syariah Dalam Prinsip Bagi Hasil

Bagaimana Jika PT Duniatex Menggunakan Bank Syariah Dalam Prinsip Bagi Hasil

PT Duniatex  terancam gagal melunasi dalam pembayaran kewajiban atas kredit sebesar 260 juta dollar amerika, apabila PT Duniatex melakukan pembiayaan atas usahanya dengan bank syariah, maka menurut saya usahanya tidak akan terlilit kewajiban atas kredit sebesar itu ditambah hutang bunga yang juga menambah beban kewajibannya. Jika usahanya memutuskan untuk menggunakan pembiayaan dengan bank syariah dengan menggunakan sistim bagi hasil maka tidak akan membuat  PT Duniatex terbebani oleh bunga atas kewajiban kreditnya. Mungkin risiko atau masalah yang akan dihadapi oleh bank syariah jika menggunakan pembiayaan di bank syariah adalah mungkin dana tidak digunakan dengan apa yang sesuai dalam kontrak, lalu kelalaian dari pelaku usaha, dan minimnya informasi terkait laba keuntungan yang didapat atas proyek tersebut, dan peluang terjadinya asimetri informasi karena pengelola dana lebih banyak mendapat informasi dibanding pihak lainnya.

Namun resiko dan masalah tersebut dapat diatasi atau setidaknya dikurangi. Mungkin cara yang dapat digunakan untuk meminimalir masalah tersebut adalah dengan pemilik dana melalukan pengawasan atas usaha yang di biayai dan pengelola dana melalukan batasan atas tindakan keputusan.  Lalu cara lain untuk mencegah terjadinya asimetri informasi adalah dengan ikut menyertakan dana dari si pengelola usaha untuk menurunkan tingkat kecurangan yang signifikan, karena apabila pengelola dana melakukan kecurangan maka ia juga mendapat kerugiannya. Atau juga dapat dengan mensertakan jaminan. Lalu juga ada transparansi laporan keuangan terutama pada laporan arus kas. Maka dengan itu maka resiko untuk rugi atau bermasalah dalam pembiayaannya menjadi rendah.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Skema Operasional Bank Syariah

Gambar
      a.        Penghimpunan Dana Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan  Mudharabah . b.       Penyaluran dana Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ked lam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli, 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4)Pembiayaan dengan akad pelengkap 1)    Prinsip jual Beli (Ba'i) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda ( transfer of property ). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pe...
Baca selengkapnya
Akuntansi Transaksi Dana Zakat, Dana Kebajikan, dan Pinjaman Qardh Kasus 1 Pada bulan Juli 2019, Bapak Hari, yang berprofesi sebagai tukang sapu jalan meminjam kepada bank syariah dengan skema qardh untuk membayar uang masuk sekolah anaknya di SMA. Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut: Jumlah pinjaman          : Rp2.000.000 Lama pinjaman             : 4 bulan Biaya administrasi        : Rp10.000 Buatlah jurnal untuk transaksi berikut. 1.       Tanggal 7 Juli 2019 bank syariah menyetujui pinjaman qardh Bapak Hari dan langsung memasukkannya dalam rekening tabungan atas nama Bapak Hari. Pada hari yang sama bank syariah langsung memotong biaya adminitrasi atas transaksi pinjaman qardh. Rekening Debit (Rp) Kredit (Rp) Db. Pinjaman qardh 2.000....
Baca selengkapnya

PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

Judul PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM PENANGGULANGAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA Volume PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018 Tahun 2018 Penulis Sufmi Dasco Ahmad Reviewer Vahrul Rozie Tanggal 15 September 2019 Latar Belakang   Penelitian Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, mempunyai peranan yang penting dalam penanganan kasus dugaan investasi Ilegal yang sedang berkembang saat ini di Indonesia. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga tinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Kegiatan Investasi Illegal dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahka...
Baca selengkapnya